DPR: Lakukan RUU Konsultan Pajak Demi Kesehatan Perekonomian Nasional

DPR: Lakukan RUU Konsultan Pajak Demi Kesehatan Perekonomian Nasional

Tax Consultant Jakarta – Pemerintah menilai jika masyarakat hendaknya mengetahui tentang peran pentingnya RUU konsultan pajak. Profesi konsultan pajak sudah seharusnya dipayungi oleh UU seiring makin sulitnya persoalan perpajakan yang terjadi di dalam negeri.

Menurut Anggota Komisi XI DPR, yakni Mukhamad Misbakhun, mengatakan jika masyarakat umumnya masing kebingungan dalam memahami sistem perpajakan lantaran minimnya informasi dan pengetahuan. Di sinilah peran konsultan pajak berada.

“Permasalahan perpajakan sangatlah penting karena pemahaman masyarakat yang tidak mendalam. Mereka yang bisa mendalamkan ini, tidak lain adalah konsultan pajak” ungkat Misbakhun.

Misbakun mengatakan jika sekarang ini pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo tengah melakukan reformasi pada sektor perpajakan. Beliau meyakini jika RUU konsultan pajak akan berjalan satu arah dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk membantu membenahi sektor perpajakan agar menambah penerimaan kas negara. Beliau pun menjelaskan jika sekarang ini sekitar 85% penerimaan negara asalnya dari sektor perpajakan sehingga peran dari konsultan pajak makin dibutuhkan. “Inilah mengapa saya terus menerus menyampaikan jika UU konsultan pajak itu mesti diwujudkan supaya profesi konsultan pajak dapat dilindungi” tegasnya.

Hanya saja, beliau menilai jika selama ini profesi konsultan pajak tidak dipayungi UU selayaknya profesi lainnya seperti akuntan public, dokter, dosen, guru maupun pengacara. Padahal, negara ini sedang meningkatkan penerimaan kas negara dari sektor perpajakan.

“Peraturan perpajakan kerapkali mengalami perubahan dan makin lama makin kompleks sehingga bisa menyulitkan wajib pajak. Kondisi ini akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian target penerimaan kas negara dari pajak. Maka dari itu, peran dan jasa konsultan pajak amat sangat diperlukan utuk membantu tiap-tiap wajib pajak” jelas Misbakhun.

Ditjen Pajak Menunjuk 30 Notaris Untuk Terbitkan NPWP

Ditjen pajak Kementerian Keuangan mempermudah para wajib pajak untuk membayar pajak, dan salah satu upayanya adalah dengan memperluas wewenang pemerintah untuk memberikan kartu NPWP.

Hestu Prayoga selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan serta Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengatakan jika sekarang ini pihaknya sedang memberikan wewenang pada notaris untuk mengeluarkan NPWP khsusus untuk wajib pajak badan maupun perusahaan.

“Ke depannya pemerintah akan bermitra dengan beberapa pihak. Misalnya meminta notaris (bisa membuat NPWP). Walaupun masih dalam percobaan, sehingga baru 20-30 notarais yang dipilih” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *