5 Pertanyaan Umum Seputar SPT Tahunan

 

Sebentar lagi akhir April 2018 di mana wajib pajak badan diharuskan untuk segera melaporkan SPT Tahunan wajib pajak badan ke KPP atau secara elektronik. Pemerintah membuka kesembatan hingga akhir April 2018, jadi diharapkan badan dan perusahaan bisa bekerja sama untuk melakukan pencatatan dan pembukuan dengan benar untuk kemudian dilaporkan SPT Tahunan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Selama ini yang kita ketahui adalah melaporkan SPT Tahunan ke KPP, sudah dilakukan beberapa tahun, namun sayangnya masih banyak wajib pajak yang tidak tahu apa saja ketentuan pelaporan SPT Tahunan? Bahkan beberapa orang masih banak yang bertanya, mengapa harus membayar pajak?.

Dikutip dari SPT PPh Wajib Pajak 2013 yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan dari sumber lainnya, berikut ini beberapa pertanyaan penting seputar PPh dan SPT Tahunan:

Apa yang Dimaksud Dengan SPT Tahunan?

SPT Tahunan Pajak Penghasilan merupakan formulir yang wajib diisi oleh wajib pajak untuk menginformasikan atau melaporkan identitas dirinya, kewajiban atau hutang, harta, pendapatan dan perhitungan pajak tiap tahunnya.

Siapa Saja yang Wajib Membayar Pajak?

Pertanyaan ini paling sering diajukan oleh warga negara Indonesia. Pihak yang diwajibkan untuk mengisi SPT Tahunan di antaranya adalah orang pribadi atau badan yang sudah memiliki NPWP.

Bagaimana Cara Membuat NPWP?

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa dibuat dengan sangat mudah dan cepat, apalagi kini ada fasilitas online, jadi Anda bisa mengisi formulir pendaftaran pembuatan NPWP, lantas mencetaknya dan mengesahkannya di KPP. Untuk cara manual, cukup datang ke KPP atau KP2KP dan mengisi formulir pendaftaran, jangan lupa membawa KTP aktif.

Kapan Harus Membayar Pajak?

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah akhir Maret tiap tahunnya, sedangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak badan adalah akhir April tiap tahunnya.

Di mana Tempat Mengambil SPT Tahunan?

Surat Pemberitahuan Pajak orang pribadi bisa diperoleh di beberapa tempat yang sudah ditentukan, yakni bisa di KPP, mobil pajak keliling, pojok pajak atau dengan masuk ke pajak.go.id dan download formulir yang tersedia.

Apa Itu E-faktur dan Fungsinya Untuk Wajib Pajak

Apa Itu E-faktur dan Fungsinya Untuk Wajib Pajak

Tahukah Anda bahwa sesuai peraturan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jendereal Pajak, dengan nomor PER-31/PJ/2017, tertanggal 1 April 2018, semua e-faktur yang telah diterbitkan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP, maka diwajibkan untuk mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau bisa juga menggunakan paspor bagi WNA. Peraturan ini sengaja dibuat dengan beberapa pertimbangan untuk pembeli maupun penjualnya.

Bagi pembeli, faktur pajak adalah bukti jika pembeli sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan cara membayar PPN atau pembelian BKP (Barang Kena Pajak) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Ada pun kepentingan lainnya adalah sebagai barang bukti tanggung renteng Pajak Pertambahan Nilai di masa depan, maka perlu adanya faktur pajak yang di dalamnya mencantumkan identitas dari pembeli jadi lebih aman dan terlindungi.

Sedangkan untuk penjualnya, apalagi penjual sekaligus pengusaha yang kena pajak diharuskan untuk membuat faktur pajak yang sudah mencantumkan keterangan sesuai kondisi sebenarnya, tidak terkecuali dengan identitas pembeli seperti nama, alamat juga NPWP pembelinya.

Apabila pembeli pribadi tidak mempunyai NPWP maka si wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NIK atau paspor bagi WNA. Jika Anda mengisi kolom NPWP dengan serangkaian nomor namun nomor paspor atau NIK dikosongkan, maka e-Faktur Anda tidak bisa diterbitkan. Jika e-Faktur telah diterbitkan tanpa mencantumkan keterangan asli dengan kondisi sebenarnya maka e-faktur tersebut termasuk jenis e-faktur yang telah diterbitkan tidak berdasarkan pada transakis sebenarnya, jadi akan ada konekuensi atas kondisi tersebut.

Sedangkan untuk PKP termasuk pedagang eceran, atas data transaksi penyerahan secara eceran pada konsumen akhir akan tetap diberlakukan peraturan DJP nomor PER-58/PJ/2010, jadi tidak perlu lagi untuk mencantumkan NIK atau juga nomor paspor pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

Secara umum, semua ketentuan ini untuk membantu melindungi PKP supaya diperlakukan sama di antara pengusaha, karena prakteknya, disinyalir banyak sekali pengusaha pribadi yang sengaja membeli barang besar-besaran untuk dijual atau diolah lagi namun mengaku tidak punya NPWP supaya tetap tidak termasuk dalam system perpajakan.

Sumber : smconsult