Apa Itu E-faktur dan Fungsinya Untuk Wajib Pajak

Apa Itu E-faktur dan Fungsinya Untuk Wajib Pajak

Tahukah Anda bahwa sesuai peraturan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jendereal Pajak, dengan nomor PER-31/PJ/2017, tertanggal 1 April 2018, semua e-faktur yang telah diterbitkan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP, maka diwajibkan untuk mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau bisa juga menggunakan paspor bagi WNA. Peraturan ini sengaja dibuat dengan beberapa pertimbangan untuk pembeli maupun penjualnya.

Bagi pembeli, faktur pajak adalah bukti jika pembeli sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan cara membayar PPN atau pembelian BKP (Barang Kena Pajak) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Ada pun kepentingan lainnya adalah sebagai barang bukti tanggung renteng Pajak Pertambahan Nilai di masa depan, maka perlu adanya faktur pajak yang di dalamnya mencantumkan identitas dari pembeli jadi lebih aman dan terlindungi.

Sedangkan untuk penjualnya, apalagi penjual sekaligus pengusaha yang kena pajak diharuskan untuk membuat faktur pajak yang sudah mencantumkan keterangan sesuai kondisi sebenarnya, tidak terkecuali dengan identitas pembeli seperti nama, alamat juga NPWP pembelinya.

Apabila pembeli pribadi tidak mempunyai NPWP maka si wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NIK atau paspor bagi WNA. Jika Anda mengisi kolom NPWP dengan serangkaian nomor namun nomor paspor atau NIK dikosongkan, maka e-Faktur Anda tidak bisa diterbitkan. Jika e-Faktur telah diterbitkan tanpa mencantumkan keterangan asli dengan kondisi sebenarnya maka e-faktur tersebut termasuk jenis e-faktur yang telah diterbitkan tidak berdasarkan pada transakis sebenarnya, jadi akan ada konekuensi atas kondisi tersebut.

Sedangkan untuk PKP termasuk pedagang eceran, atas data transaksi penyerahan secara eceran pada konsumen akhir akan tetap diberlakukan peraturan DJP nomor PER-58/PJ/2010, jadi tidak perlu lagi untuk mencantumkan NIK atau juga nomor paspor pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

Secara umum, semua ketentuan ini untuk membantu melindungi PKP supaya diperlakukan sama di antara pengusaha, karena prakteknya, disinyalir banyak sekali pengusaha pribadi yang sengaja membeli barang besar-besaran untuk dijual atau diolah lagi namun mengaku tidak punya NPWP supaya tetap tidak termasuk dalam system perpajakan.

Sumber : smconsult

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *